DOMESTIC SHIPPING

AZAS CABOTAGE

1. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh :
• Perusahaan angkutan laut nasional,
• Menggunakan kapal berbendera Indonesia,
• Diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan diwilayah perairan Indonesia
3. Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3 ( tiga ) tahun sejak UU ini berlaku.
   
   JENIS – JENIS PELAYARAN

1. Pelayaran niaga
   Semua jenis usaha angkutan laut yang menggunakan kapal untuk tujuan niaga , adalah pelayaran niaga pembinaan dan perijinannya oleh DITJEN perhubungan laut dan kementerian perhubungan.
2. Pelayaran rakyat
   Pelayaran yang diusahakan oleh rakyat dengan menggunakan kapal-kapal tradisional dan mesin. Pelayaran rakyat pembinaannya langsung olah DITJEN perhubungan laut.
3. Pelayaran perintis
   Pelayaran ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang melayari angkutan penduduk di pulau-pulau terpencil yang dibiayai dengan anggaran pemerintah.
4. Pelayaran tangkap ikan
   Pelayaran ini khusus untuk penangkapan ikan, teknis kelayakan kapal pada DITJEN perhubungan laut.
5. Pelayaran riset / penelitian
   Pelayaran yang menggunakan kapal khusus dilengkapi alat-alat untuk penelitian/riset dilaut.contoh : pemetaan laut, gelombang, cuaca, dll.

JENIS / TIPE KAPAL

• Kapal barang ( general cargo )
• Kapal curah (bulk carrier )
• Kapal tanker (BBM, CPO )
• Kapal gas ( LNG )
• Kapal penumpang ( passengger )
• Kapal penumpang/pesiar wisata
• Kapal RO-RO
• Kapal petikemas ( container )
• Kapal tunda
• Tongkang
• Kapal tangkap ikan

PORT REFORM DI INDONESIA ( UU NO 17 TAHUN 2008 )
MENGHAPUS MONOPOLI

1. Menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan ( pihak swasta, pemerintah daerah )
2. Menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan
3. Pemisahan yang jelas antara regulator dengan pembentukan otoritas pelabuhan.